Indonesia di Bawah Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda

Bersamaan dengan makin meluasnya kekuasaan VOC, di pihak VOC sebenarnya mendekati keruntuhannya, karena beberapa faktor antara lain: (1) VOC banyak mengeluarkan biaya, baik untuk operasi-operasi militer (menghadapi perlawanan rakyat) maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan; sehingga hutang VOC makin menumpuk, dan (2) Banyak pegawai VOC yang mencari keuntungan pribadi, sehingga korupsi mejaralela.

Pihak pemerintah Belanda sendiri menilai, bahwa VOC yang makin merosot kekuatannya tidak akan mampu lagi menguasai daerah yang luas seperti Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Dengan demikian, secara politis sejak 1 Januari 1800 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkan, yakni:

1. Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg, yang menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.
2. Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp, yang menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Dengan adanya dua pandangan ini, maka pemerintah Belanda mengambil jalan tengah. Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum konservatif, karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan mudah dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels.

Sejak Belanda dikuasai oleh Perancis, kaisar Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon menjadi penguasa di negeri Belanda. Louis Napoleon merasa khawatir akan keberadaan Pulau Jawa yang merupakan jantung jajahan Belanda di Indonesia, jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu Louis Napoleon segera mengirimkan seorang militer, Herman Willem Daendels ke Indonesia (Pulau Jawa) sebagai Gubernur Jenderal. Pada tanggal 1 Januari 1808 bersama ajudannya mendarat di Banten. Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels.

Kedatangan Daendels ke Indonesia sebagai Gubernur Jenderal, mempunyai dua tugas, pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris, dan kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah kebijaksanaan. Tahukah Anda langkah-langkah tersebut?

1. Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan.
2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon.
4. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
5. Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.

Herman Willem Daendels

Selain usaha-usaha dalam bidang pertahanan kemiliteran, di bidang pemerintahan Daendels mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefectur, dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan.
2. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda.
3. Memperbaiki gaji para pegawai dan memberantas korupsi.
4. Mendirikan badan-badan pengadilan.

Peta Jalan Daendels dari Anyer sampai Panarukan

Usaha yang dilakukan Daendels banyak membutuhkan biaya, untuk itu Daendels menempuh jalan sebagai berikut:

1. Aturan penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah (verplichte leverantie).
2. Melaksanakan kerja rodi (seperti pembuatan jalan Anyer - Panarukan ).
3. Menjual tanah kepada orang-orang partikelir (orang Belanda atau Cina), sehingga lahirlah tanah-tanah milik swasta (particuliere landerijen).
4. Memperluas tanaman kopi.

Daendels sebenarnya seorang liberal, akan tetapi setelah tiba di Indonesia berusaha menjadi seorang diktator, yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai Gubernur Jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan Inggris, yang kemudian Jansen menyerah kepada Inggris di Tuntang. Oleh karena itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.