Pembaruan Raffles yang Menguntungkan Rakyat Indonesia

Tugas utama Raffles 

Inggris berhasil menduduki Indonesia pada 1811. Setelah itu, Gubernur Jenderal EIC (East India Company) di India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Tugas utama Raffles di Indonesia adalah mengatur pemerintahan serta meningkatkan perdagangan dan keuangan.

Pembaruan Raffles

Setelah menjadi letnan gubernur jenderal di Hindia Belanda, Raffles melakukan berbagai pembaruan. Salah satu bidang yang menjadi fokus pembaruan adalah pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Raffles berusaha menghapus sistem feodal. Langkah tersebut diimplementasikan dengan mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Dampak pengangkatan tersebut dapat dirasakan hingga saat ini. Pada masa kini seorang bupati merupakan pegawai pemerintah yang mendapatkan gaji dari negara.

Kebijakan Raflles Bagi Rakyat

Rakyat di perdesaan dalam pandangan Thomas Stamford Raffles adalah unit produksi yang menguntungkan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, Raffles mengubah kebijakan Belanda yang cenderung mengeksploitasi rakyat. 

Beberapa kebijakan Raffles yang memberikan keuntungan bagi rakyat di antaranya adalah:

1. pemberlakuan sistem sewa tanah, 
2. penghapusan segala bentuk penyerahan wajib, 
3. penghapusan perbudakan dan sistem kerja rodi, dan 
4. pemberian kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman tanaman yang berlaku di pasar internasional.

Pengaruh Positif Kebijakan Raffles 

Pengaruh positif kebijakan Raffles adalah sebagai berikut: 

• Raffles menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java. 
• Istri Raffles yang bernama Olivia Marianne merintis Kebun Raya Bogor. 
• Berperan serta dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya Bataviaasch Genootschap di Harmoni, Jakarta. 
• Raffles menemukan tanaman endemik Indonesia Rafflesia arnoldi.
• Raffles mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta.

Kebijakan Raffles Dalam Bidang Pemerintahan 

Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan terkait upaya penghapusan feodalisme sebagai berikut. 

1. Menjaga hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. 
2. Membagi Pulau Jawa menjadi delapan belas keresidenan. 
3. Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang.

Kebijakan Raffles Dalam Bidang Ekonomi 

Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Memberlakukan sistem sewa tanah (landrent). 
2. Menghapus penyerahan wajib hasil bumi. 
3. Menghapus kerja rodi dan perbudakan. 
4. Melaksanakan monopoli perdagangan. 
5. Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi.

Pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama. Berdasarkan Konvensi London pada 1814, Inggris sepakat menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada Belanda. Meskipun demikian, penyerahan kekuasaan ini baru dilaksanakan pada 1816. Sejak 1816 wilayah Hindia Belanda kembali dikuasai pemerintah kolonial Belanda.