Pengertian dari Kebijakan Moneter dan Contoh Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan dalam moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga secara umum, penurunan pengangguran, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Wawasan Ekonomi

Perekonomian suatu negara tidak selamanya bebas dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat mengakibatkan perekonomian dan pendapatan negara menurun.

1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan-kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan-kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan, tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan jika tingkat bunga rendah akan menambah penanaman modal. Jadi tujuan dari kebijakan-kebijakan pada moneter adalah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar, sehingga dapat menekan laju inflasi (laju kenaikan harga).

Kebijakan-kebijakan dalam moneter bagaikan alat untuk meredam inflasi (kenaikan harga) tetapi kebijakan-kebijakan dalam moneter tidak dapat ditekan (didorong) untuk mengatasi resesi.

2. Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dalam moneter antara lain sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
d. Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum).

3. Contoh Kebijakan-kebijakan Moneter dan Jenis-Jenis Kebijakan dalam Moneter
Kebijakaan moneter dibedakan menjadi kebijakan-kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kebijakan-kebijakan kualitatif. Kebijakan-kebijakan dalam moneter kuantitatif adalah suatu kebijakan-kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan-kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat melakukan pilihan atas beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi pemerintah.

a. Kebijakan-kebijakan Moneter Kuantitatif
Kebijakan-kebijakan moneter dalam rangka untuk memengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut.

1) Discount policy (politik diskonto)
Politik diskonto artinya kebijakan-kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan bank umum, dapat mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam kondisi kegiatan ekonomi masih berada di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan, bank sentral dapat menurunkan tingkat diskonto/suku bunga, sehingga masyarakat melakukan pinjaman dan banyak investasi yang ada di masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga masyarakat/pengusaha banyak melakukan tabungan dan uang yang beredar dapat dikurangi.

Contoh kebijakan dalam moneter: Jika tingkat suku bunga tinggi, masyarakat enggan
berinvestasi dan memilih menabung.

2) Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka)
Politik pasar terbuka artinya kebijakan-kebijakan untuk memperjual-belikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.

Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar harus dikurangi dengan cara menjual surat-surat berharga.

Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka harus diciptakan keadaan perekonomian di mana:

a) bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan minimum.
b) dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang diperjualbelikan.

3) Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum)
Politik cadangan kas artinya kebijakan-kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum.

Contoh kebijakan-kebijakan ini, Apabila kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga (inflasi), maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar bertambah karena banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.

Akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman berkurang atau bank umum tidak mampu memberikan pinjaman dan sekaligus dana yang menganggur di bank semakin bertambah.

Contohnya:
Bila bank sentral menetapkan cadangan kas minimum yang harus ada sebesar 30%, maka jumlah yang beredar sebesar Rp100 miliar. Jadi, cadangan yang harus ada di bank umum dapat dihitung:

30% × Rp100 miliar = Rp30.000.000.000,00
Berarti kredit yang diberikan kepada masyarakat paling banyak sebesar Rp70.000.000.000,00

Berdasarkan contoh tersebut, maka perhitungan jumlah uang yang beredar dapat dirumuskan sebagai berikut:

Contoh:
Jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum sebesar 12,5%, dan bank umum memiliki alat likuid sebesar Rp 400 miliar, maka jumlah uang yang beredar dapat dihitung sebagai berikut. 

Jumlah uang yang beredar:

Jadi, jumlah uang yang beredar Rp3.200.000.000.000,00

b. Kebijakan-kebijakan Moneter Kualitatif
Kebijakan-kebijakan dalam moneter yang bersifat kualitatif meliputi politik pagu kredit dan politik pembujukan moral.

1) Plafon credit policy (politik pagu kredit)
Pengertian Politik pagu kredit artinya kebijakan-kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Untuk mengatur kegiatan ekonomi agar lebih tumbuh dengan baik, maka pemerintah (Bank Indonesia) dapat melakukan pengawasan pinjaman secara selektif dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank umum memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah.

Misalnya untuk mendorong sektor industri, maka bank sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan bank umum meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha sektor industri dengan syarat-syarat yang ringan.

2) Moral persuation policy (politik pembujukan moral)
Pengertian Politik pembujuan moral artinya Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan-kebijakan ini dijalankan pemerintah dengan menetapkan hal-hal yang harus dilakukan oleh bank umum dalam bentuk tertulis, melalui pertemuan dengan pimpinan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan itu bank sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan yang diinginkan dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan-kebijakan tersebut.

Dengan melalui pembujukan moral, bank sentral dapat meminta kepada bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman atau membuat perubahan-perubahan pada tingkat bunga yang mereka tetapkan.

4. Penentu Keefektifan Kebijakan-kebijakan Moneter
Efektivitas dalam moneter diukur dengan besarnya kenaikan pendapatan masyarakat. Makin besar kenaikan pendapatan masyarakat berarti kebijakan-kebijakan dalam moneter makin efektif, dan sebaliknya makin kecil pendapatan masyarakat berarti makin tidak efektif kebijakan-kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan-kebijakan dalam moneter pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut.

a. Elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, 
Elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga memiliki pengertian arti pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap tingkat investasi. Makin elastis pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, maka kebijakan-kebijakan dalam moneter makin efektif, sebab turunnya tingkat bunga akan menambah investasi yang cukup besar saat moneter. Sehingga hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi dapat dikatakan berbanding terbalik, maksudnya makin rendah tingkat bunga, akan semakin besar tingkat investasinya dan makin tinggi tingkat bunga, akan semakin kecil tingkat investasinya.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi akan tampak seperti Gambar berikut ini.

Pada saat tingkat bunga setinggi 0-i1, tingkat investasi sebesar 0-I1
dan pada saat tingkat bunga turun menjadi 0-i2, maka tingkat
investasi naik menjadi 0-I2, Berarti hubungannya
berbanding terbalik

b. Elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga, 
Pengertian Elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga artinya pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap permintaan uang. Makin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan-kebijakan pada moneter makin tidak efektif, dan sebaliknya makin tidak elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan-kebijakan pada moneter makin efektif.

5. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Makro
Kebijakan-kebijakan dalam moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan-kebijakan makro ekonomi, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran ekonomi makro. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai otoritas moneter yang mengatur peredaran uang di masyarakat dan mengatur alokasi uang yang beredar serta memengaruhi tingkat bunga dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran yang semakin mantap. Sasaran tersebut sedapat mungkin diusahakan tercapai secara maksimal dan serentak.

Wawasan Ekonomi

Pengertian Krisis moneter adalah menurunnya nilai tukar mata uang suatu negara yang berdampak pada meningkatnya laju inflasi, jumlah uang beredar, defisit neraca pembayaran, dan menurunnya cadangan devisa negara. Krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia pada 1997 ditandai dengan anjloknya nilai tukar uanng rupiah dan ditutupnya sejumlah bank.

Ada beberapa pilihan atau alternatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memantapkan kebijakan-kebijakan pada moneter dalam rangka mencapai sasaran tersebut, di antaranya sebagai berikut.

• Memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran.
• Memilih tingkat inflasi yang rendah dan keseimbangan neraca pembayaran dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.
• Menetapkan sasaran yang akan dicapai secara serentak, tetapi tidak satupun sasaran dapat dicapai secara maksimal.

Untuk lebih memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, berikut diberikan data yang berhubungan dengan hal tersebut.

Grafik pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia tahun 2000–2007
Sumber: Litbang Kompas.

Kebijakan-kebijakan dalam moneter pada dasarnya dapat pula dibedakan menjadi ke bijakan moneter longgar (easy monetery policy) dan ke bijakan moneter ketat (tight monetery policy).

a. Kebijakan-kebijakan moneter longgar pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri dengan penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, namun akan terjadi inflasi dan dapat menekan keseimbangan neraca pembayaran.

b. Kebijakan-kebijakan moneter ketat dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan dapat membantu keseimbangan neraca pembayaran dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar, akan tetapi dapat memperkecil pertumbuhan ekonomi suatu negara.

6. Pengaruh Kebijakan Moneter dalam Perekonomian
Kebijakan-kebijakan pada moneter di suatu negara sangat terbatas operasinya, terlebih di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa alasan dikemukakan untuk menjelaskan keterbatasan operasi kebijakan-kebijakan pada moneter, antara lain sebagai berikut.

a. Sempitnya ruang lingkup pasar uang.
b. Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan nonbank di negara sedang berkembang.
c. Banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan dana.
d. Banyaknya bank-bank asing yang mendapatkan kemudahan serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan-kebijakan moneter.

Akan tetapi kebijakan-kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam pengaturan kegiatan ekonomi suatu negara terutama negara yang sedang berkembang, khususnya pada saat masa inflasi.